"VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN" |
- "VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN"
- Inpex Masela Supports English Language Training in Tanimbar
- Masela Inpex Ondersteunt Engels Taalonderwijs op de Tanimbar-eilanden
- Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden
- BPJS Ketenagakerjaan Maluku Santuni Korban Kecelakaan Kerja
- 45 Passengers of Sank-Off Boad is Save by Search and Rescue Team
- Sandiaga Salahuddin Uno Meet Maluku Governor, Murad Ismail
- Inpex Tutup Pelatihan Bahasa Inggris “English For Community Empowerment” di Tanimbar
- Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor
- KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
- Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
- KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
- Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
- Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua
- Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti
- KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
- Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
- KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
- Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
- Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua
- Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti
- Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan
- Tagop : Seorang Haji Dituntut Lebih Khusyu dan Tawadu
- Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon
- Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.".
| "VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN" Posted: 07 Sep 2018 10:26 PM PDT  Gambar Ilustrasi MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PALEMBANG | Berakhirnya rapat yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jum'at malam (07/09) pukul. 22.00 Wib berlangsung selama dua jam dan membuahkan hasil bahwa fatwa terkait Vaksin Measles-Rubella (MR) positif haram. Vaksin MR adalah buatan Serum Insitute of India (SII), namun dikarenakan faktor yang mendesak untuk kesehatan inilah membuat Vaksin yang haram ini dimubahkan oleh MUI. "Keputusan haram diambil setelah tim LPPOM-MUI menerima dokumen dari SII, dalam dokumen tersebut diterangkan vaksin mengandung babi dan organ manusia. Dengan nomor 33/ 2018 Vaksin yang disebut MR atau Rubella ini digunakan untuk imunisasi", jelas Hasanuddin Abdul Fattah Ketua Komisi Fatwa MUI. Dikatakan olehnya bahwa walau berstatus haram dan kandungan babi tersebut adalah gelatin yang berasal dari kulit babi, kemudian juga ada enzim Trypsin yang diambil dari pankreas babi. Selain itu juga ada proses Laktalbumin hydrolysate yang ditengarai dalam menjalankannya bersinggungan dengan bahan dari babi. Kemudian unsur tubuh manusia yang terkandung dalam vaksin MR tersebut adalah human deploid cell. "Program vaksinasi MR oleh Kemenkes tetap bisa dilanjutkan, karena masuk kategori mendesak dan belum ditemukan vaksin serupa yang halal, tetapi pihak MUI juga mendengar penjelasan dari pakar atau ahli di bidang kesehatan. Dalam fatwa ini MUI juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah yakni wajib menjamin keberadaan vaksin yang halal bagi masyarakat. Kemudian produsen vaksin wajib mengupayakan vaksin yang halal dan sesuai ketentuan perundangan", paparnya. Disampaikan pula oleh Hasanudin bahwa pemerintah diminta selalu menjadikan pertimbangan keagamaan dalam program vaksinisasi dan pemerintah hendaklah mengupayakan melalui WHO serta negara muslim lainnya untuk melakukan riset guna mendapatkan vaksin MR yang halal dan suci. "Kajian LPPOM-MUI dimulai pada 14 Agustus kemudian hasilnya disampaikan ke Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus dengan proses berlangsung dengan mekanisme pengkajian terhadap dokumen yang dikirim oleh pihak SII. Dalam dokumen tersebut tim LPPOM-MUI sudah menyimpulkan adanya kandungan babi dan organ manusia", Ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorin Niam Soleh. Dinyatakan Ketua MUI Palembang, Saim Marhadan bahwa 16 Agustus lalu sekretaris MUI pusat telah mengumumkan vaksin MR positif mengandung zat non-halal, yakni babi dan organ manusia dan itu hasil pemeriksaan awal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap kandungan vaksin MR. "Antara MUI pusat dan Kemenkes sudah ada kesepakatan menunda pemberian vaksin MR. Dengan adanya temuan ini otomatis vaksin yang didistribusikan oleh Biofarma di Indonesia itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi untuk fatwa masih dikaji, bersama komisi fatwa MUI", kata Saim membeberkan. Kepala Dinkes Kota Palembang Letizia menjelaskan berdasarkan fatwa MUI pada 20 Agustus 2018 lalu maka pihaknya dapat memberikan kembali vaksin gratis ini secara massal, dimana sebelumnya hanya terbatas kepada yang membutuhkan saja. "Saat ini baru sekitar 20% anak yang sudah diberi imunisasi tersebut dan kita targetkan selesai pada akhir bulan ini", katanya saat resosialisasi imunisasi MR tingkat Kota Palembang di ballroom Santika Hotel, kamis 6 September lalu. Kemudian pada saluran WhatsAppnya Kadiskes juga menjelaskan ketika ditanya mengenai pro kontra di masyarakat dan mengapa pemerintah terkesan ngotot targetkan imunisasi ini ia menanggapi dengan bijak. "Imunisasi ini Wajib untuk anak umur 9 bulan sampai 15 tahun, banyak anak- anak cacat belum terdata karena disebabkan Virus Rubella walau sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi", ucapnya. Bahkan diceritakanya bahwa dahulu sudah ada vaksin MMR tapi belum ado program gratis dari pemerintah biayanya mahal 500 ribu hingga 800 ribu yg disediakan swasta, dan sekarang pemerintah sudah menggratiskan sejak 2017 di Pulau Jawa dan tahun ini di luar Pulau. Jawa oleh karena itu program ini wajib yang harus diikuti tujuannya supaya penyakit ini bisa dieliminasi. Reza (35) mewakili wali murid sekolah Dasar (SD) di Kota Palembang mengaku bahwa selaku orang tua dia telah dikelabui dengan program massive dan saporadis yang berkesan dipaksakan ini. "Fatwa ketua MUI per tanggal 20 Agustus lalu sudah jelas Vaksin MR ini haram karena ada unsur babi dan organ manusia, tapi karena pihak sekolah terkesan mewajibkan seolah olah kita selaku orang tua tidak bisa berbuat banyak anak saya terlanjur dimasuki unsur babi dan organ manusia dalam tubuh nya", ungkap Reza kesal. Ditambahkannya pula padahal bahaya dampak dari rubella itu sendiri Dinas Kesehatan tidak menjelaskan secara detail soal kajian-kajian dan kandungan di vaksin MR itu. Ketika dimintai pendapatnya akan target Dinkes Palembang akan lanjutkan program pemberian Vaksin ini, Reza yang tergolong faham dengan Project Based Issue. "Isu dibuat mencekam seperti ini sudah tidak asing, ini ada kepentingan proyek bantuan serta data darurat campak dikota ini atau di seluruh Sumsel kan tidak ada", tuturnya menjelaskan. Reza mengungkapkan anaknya sehat begitu juga anak anak lain yang sudah terima babi ditubuhnya selagi berharap program Vaksin MR dihentikan karena masih belum jelas. Heri (40) berpendapat bahwa "kata-kata yang dimaksud itu anak yang kena virus Rubella, lah ini anak saya termasuk semua anak pada sehat, Nah itu sudah dimasukin vaksin yang mengandung babi ini jelas sangat dirugikan saya sebagai wali murid", tutupnya kecewa.() Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang "VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN" . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Inpex Masela Supports English Language Training in Tanimbar Posted: 07 Sep 2018 04:53 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Oil and gas company in Tanimbar, West Southeast Maluku District (MTB), Maluku Province, Inpex Masela Ltd supports education at local community.According to the company's Senior Manager, Muhammad Berli, one of their supports is to provide English language training to elementary and secondary school teachers in the Tanimbar Islands. "This is a proud achievement for us, because we can provide training to 20 participants successfully. Their results are extraordinary and this is an achievement we are targeting," Berli said in Saumlaki, Friday (7/9). He said this was part of the company's Social Investment Program with SKK Migas and Language Institutions from East Java. They focus on developing the English language skills of the teachers so that the younger generation of Tanimbar can develop themselves. "They are teachers of elementary school level English in South Tanimbar District (Tansel) and English Language Department students from the Saumlaki College of Education," he said. Representative of the government of West Southeast Maluku, dr. Edwin Tomasoa said that the training was a fortune to the participants. They must use the knowledge gained and can be delivered to children in villages. "We have to monitor the impact on the community, especially for children. Activities like this can encourage them to teach," said Tomasoa. (Laura Sobuber) |
| Masela Inpex Ondersteunt Engels Taalonderwijs op de Tanimbar-eilanden Posted: 07 Sep 2018 04:33 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Olie- en gasbedrijf in Tanimbar, West-Zuidoost-Maluku (MTB), provincie Maluku, Inpex Masela Ltd ondersteunt het onderwijs in de lokale gemeenschap.Volgens de Senior Manager van het bedrijf, Muhammad Berli, is een van hun ondersteuning het aanbieden van Engelstalige training aan basis- en middelbare scholieren op de Tanimbar-eilanden. "Dit is een kwestie van trots voor ons, omdat we training kunnen bieden aan 20 deelnemers.De resultaten zijn buitengewoon.Dat is de prestatie die we zoeken," zei Berli in Saumlaki, vrijdag (7/9). Hij zei dat dit deel uitmaakte van het Social Investment Program van het bedrijf met SKK Migas en taalinstellingen uit Oost-Java. Ze richten zich op het ontwikkelen van de Engelse taalvaardigheid van de leerkrachten, zodat de jongere generatie Tanimbar zichzelf kan ontwikkelen. "Het zijn leraren op het niveau van het basisonderwijs Engels in het South Tanimbar District (Tansel) en studenten van de Engelse taalafdeling van het Saumlaki College of Education," zei hij. Vertegenwoordiger van de regering van West Southeast Maluku, dr. Edwin Tomasoa zei dat de training een fortuin was voor de deelnemers. Ze moeten de opgedane kennis gebruiken en kunnen worden afgeleverd aan kinderen in dorpen. "We moeten de impact op de gemeenschap bewaken, vooral voor kinderen. Activiteiten als deze kunnen hen aanmoedigen om les te geven," zei Tomasoa. (Laura Sobuber) |
| Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden Posted: 07 Sep 2018 03:47 PM PDT  Bahkan, Tim Kajian Penataan dan Pemulihan Gunung Botak yang telah terbentuk dibawah koordinir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disingkat (Kemenkopolhukam) dengan lembaga terkait lainnya seperti tak bertaji dalam penanganan masalah Gunung Botak ini. Hasil penyisiran yang terakhir dilakukan oleh parat keamaan pada 30 Agustus 2018 lalu, telah dilaporkan ke Menkopolhukam, namun sampai saat ini belum ada respon apapun. Untuk menuntaskan semua ini, Pemerintah provinsi Maluku melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyurati Presiden Joko Widodo. Hanya saja, sampai saat ini, surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia ini belum mendapatkan jawaban. "Kami sudah buat surat ke presiden dua minggu lalu, minta lebih melirik ke Gunung Botak. Tapi belum dapat jawaban," ujar Martha Nanlohy, Kepala Dinas ESDM Maluku, saat berikan keterangan pers bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Vera Tomaso dan peneliti dari Universitas Pattimura Ambon, Jusmi Putuhena dan Yustinus Male di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (7/9). Dijelaskannya, salah satu cara pamungkas untuk menyelesaikan persoalan Gunung Botak yang mulai buntu penanganannya itu adalah bergabung dengan Masyarakat Adat di Kayeli, Buru untuk bersama-sama menyelesaikan. "Sudah cukup banyak kita berbuat untuk Gunung Botak. Tapi kenapa tidak stop-stop. Dari 2010-2015 24 kali dilakukan pengosongan, tapi tidak berhasil. 2015 berhasil turunkan semua berkat kerjasama dengan aparat. Desember 2016 penambang datang lagi. Berulang hingga Maret 2016 dipimpin Pak Gubernur dengan unsur dari Kementerian ESDM, Menkopolhukam dan sebagainya. Dua tahun berjalan, sampai saat ini permasalahan berulang-ulang terjadi. Tapi penanganan tidak berhasil. Hanya tinggal satu cara, bergabung dengan masyarakat adat. Kalau jalan sendiri-sendiri maka tidak akan selesai. Hasil rapat kita dengan masyarakat cukup baik, mereka sadar kalau dampaknya mereka yang akan terkena," jelasnya. Selain itu, dari masyarakat Adat di Kayeli pun dikatakan Nanlohy sudah melaporkan kondisi terakhir di Gunung Botak yang masih ditempati penambang ilegal. Padahal baru saja dilakukan penyisiran. "Ilegal Minning (Penambang ilegal) ini yang harus dipangkas karena mereka ini menjadi kendala kita terlebih mereka pakai merkuri dan sianida hingga berton-ton," tuturnya. Sementara, peneliti dari Universitas Pattimura, Jusmi Putuhena mengatakan, data yang dimilikinya per 3 September 2018, tidak semua tenda penambang ilegal dibongkar. Bahkan, hingga Senin kemarin diakuinya masih terlihat pengangkutan material oleh penambang dari Gunung Botak. "Jadi masih ada sekitar 300-1.000 orang di Gunung Botak," ucapnya. Ahli Kimia dari Unpatti, Yustinus Male dalam kesempatan tersebut menyebutkan, salah satu cara untuk menangani persoalan Gunung Botak adalah dengan membentuk satuan YonGab serta merotasi seluruh personil yang ada di Gunbung Botak dari mulai pangkat terkecil hingga pangkat tertinggi. Hal ini dikarenakan, meskipun ada banyak aparat di Gunung Botak, toh tetap saja bahan berbahaya berupa merkuri dan sianida tetap masuk dan beredar bebas di sana. Jika hal itu terus dibiarkan, maka pencemaran lingkungan di Gunung Botak akan semakin parah. Sesuai risetnya pada, rata-rata biota laut di Pulau Buru sudah tercemar merkuri dan sianida yang mengalir mengikuti sungai Anahony. Disinggung penyebab tidak terdeteksinya bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk dan beredar di Gunung Botak melalui Namlea padahal Tim dibawah Menkopolhukam telah dibentuk serta melibatkan semua unsur termasuk TNI/Polri, Nanlohy malah menyarankan untuk ditanyakan ke pihak aparat keamanan. Sejauh ini, dari penangkapan B3 seperti sianida dan merkuri yang masuk ke Pulau Buru, Nanlohy mengakui belum diketahui siapa pemiliknya. "Kalau Ginzan itu BPS punya, tapi kalau sinida ini belum diketahui. Kita sangat berharap secepatnya bisa selesai, Pusing persoalan ini, otak , anggaran terkuras, tapi tidak selesai-selesai, ada kepentingan si A si B si C," tandasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden . Silahkan membaca berita lainnya. |
| BPJS Ketenagakerjaan Maluku Santuni Korban Kecelakaan Kerja Posted: 07 Sep 2018 03:37 PM PDT  Santunan yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Zeth Sahuburua dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, diserahkan disela-sela peringatan HUT Kota Ambon ke-443, yang berlangsung di lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (7/9). Usai upacara peringatan HUT Kota Ambon, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Alias AM mengatakan, santunan yang diberikan merupakan komitmen dari BPJS Ketenagkerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja baik yang ada di kota Ambon, maupun secara luas Povinsi Maluku. "Santunan yang kita diberikan merupakan tindaklanjut dari kerjasama dalam rangka pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerajaan kepada masyarakat kota Ambon dan secara umum Provinsi Maluku," ujarnya. Dirinya berharap melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan terus menerus, dan didukung penuh pemerintah kota Ambon maupun pemerintah provinsi Maluku, pekerja yang ada di Ambon dan secara luas Maluku dapat terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kepada perusahaan, dirinya mengingatkan untuk dapat mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerajaan. "Hal ini wajib dilakukan, sehingga ada resiko atau meninggal dunia, kecelakaan kerja, maupun jaminan pensiun bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pekerja," ucapnya. Dirinya mengakui, dalam pelaksanaannya perlu ada sinergitas dengan Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagkerjaan, dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat dari sisi ketenagekerjaan. "Sebelum mengakhiri ini, saya mengucapkan HUT Kota Ambon ke-443. kiranya Ambon kedepan semakin harmonis, religus, dan menjadi contoh bagi daerah lain tentang hidup orang basudara diantara sesama," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Santuni Korban Kecelakaan Kerja . Silahkan membaca berita lainnya. |
| 45 Passengers of Sank-Off Boad is Save by Search and Rescue Team Posted: 07 Sep 2018 03:08 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - A team of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) has managed to rescue 45 passengers after their boat sank off North Loloda isle, west of Halmahera Island, North Maluku Province on early Thursday.Forty five people were found safe and evacuated to Ternate in the rescue operation assisted by local fishermen and water police, Imelda Alini, corporate secretary of PT ASDP Indonesia Ferry, the company operating the ill fated boat, said in a statement. The survivors were passengers of MV Bandeng which lost contact on Wednesday (Aug 15) at 11 a.m. local time on its way from Tobelo in North Maluku, to Bitung, North Sulawesi Province. The Basarnas team managed to spot the passengers aboard inflatable life-rafts, after midnight. (Antara) |
| Sandiaga Salahuddin Uno Meet Maluku Governor, Murad Ismail Posted: 07 Sep 2018 02:43 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno, who is the would-be running mate of Presidential Candidate Prabowo Sugianto, had a meeting with Maluku Governor Murad Ismail in Ambon on Friday. "We discussed a lot of things. But the point is I hope Ambon will be better under the leadership of Murad. It should prioritize the absorption of labor and focus on the stability in prices of basic needs," Uno said in his written statement received in Jakarta on Friday. The former Deputy Governor of Jakarta said Ismail was a firm leader and was able to bring further development to Ambon. Paired with Barnabas Orno, Ismail was a former Commander of the Police Mobile Brigade Corps and was supported by seven parties namely PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, and the NasDem Party. After Friday prayers, Uno had lunch together with Ismail. However, Uno required a lot of time to reach the vehicle. He became the bone of contention among citizens who wanted to take pictures with him. Uno took some 30 minutes to reach the car parked in the courtyard of the mosque. (Antara) |
| Inpex Tutup Pelatihan Bahasa Inggris “English For Community Empowerment” di Tanimbar Posted: 07 Sep 2018 11:48 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Perusahaan minyak dan gas dari Jepang, Inpex Masela Ltd menutup kegiatan pelatihan bahasa Inggris "English for Community Empowerment" di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, pada Jumat (7/9). Program Social Investment di bidang pendidikan, khususnya pengembangan ketrampilan berbahasa inggris ini terlaksana hasil kerjasama Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Papua dan Maluku (SKK Migas Pamalu), Inpex Masela dan Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya Acting Senior Manager Communication and Relation Department Inpex Masela, Muhamad Berli mengatakan pihaknya sangat bangga dan menghargai semangat dari ke 20 peserta yang terdiri dari para pengajar Bahasa Inggris tingkat Sekolah dasar (SD) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dan para mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) yang sudah menyelesaikan program ini dengan baik.  "Ini adalah satu kebanggaan untuk kami, karena suatu perjalanan yang cukup panjang bahwa ada 20 peserta pada hari ini yang telah selesai melakukan pelatihan dalam program yang luar biasa dan hasilnya sudah kita lihat bersama, ini pencapaiannya saya hargai," kata dia.Berli pun berharap ilmu yang sudah diperoleh melalui program yang dibentuk atas dasar kebutuhan dari masayarakat dan dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat asli dari wilayah kerja perusahaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa inggris di sekolah bagi para guru dan dapat membekali metode pengajaran bahasa inggris sebagai bekal untuk bekerja atau membuka lembaga pendidikan non formal bagi mahasiswa. "Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat diaplikasikan dan juga dapat dibagikan kepada rekan guru yang lainnya demi menciptakan generasi muda Tanimbar yang memiliki daya saing yang tinggi karena memiliki kemampuan yang berkomunikasi dalam bahsa inggris, selain juga menjunjung tinggi budaya dan bahasa lokal" harapnya. Hal yang sama juga diharapkan oleh Asisten II Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) MTB, dr. Edwin Tomasoa bahwa mengikuti pelatihan tersebut adalah suatu keberuntungan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara melakukan lompatan yang besar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dari anak-anak Bumi Duan Lolat, khususnya yang berada di Desa-Desa.  "Ilmu dari program jangan kemudian selesai, yang mau ditegaskan adalah kita harus memonitoring lebih lanjut dampaknya seperti apa kepada masyarakat yang paling utama adalah anak-anak. Dengan kegiatan seperti ini bisa lebih dipacuh untuk kelas mengajarnya bisa lebih semangat lagi dari sebelumnya karena guru hanyalah sasaran pelantara tetapi saran akhirnya itu adalah anak, maka itu keberhasilan guru dapat dilihat dari anak didiknya," harap dia.Selanjutnya dari Laporan hasil pelatihan bahasa inggris tersebut yang disampaikan oleh PIC "English For Community Empowerment" program dari Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Nurul Fitri Purwadi mengungkapkan bahwa pengajaran bahasa inggris di SD khususnya masih hanya sebatas menghafal kata-kata saja dan belum ke arah kemampuan komunikasi serta para guru juga belum menerapkan perencanaan pembelajaran yang bagus. "Kami ingin membantu guru-guru agar bisa mencapai itu dengan mengajar bahasa inggris untuk tujuan komunikasi dan juga membuat perencanaan pengajaran yang baik dengan tujuan akhirnya adalah siswa di daerah ini bisa meningkat kemampuannya, karena dengan meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar dan menyiapkan rencana pembelajaran yang baik maka imbasnya pasti ke siswa," ungkapnya. Selepas itu, acara dilanjutkan dengan mengumuman peserta pelatihan terbaik berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan dari Lembaga LIA Ngagel, yaitu Viktoria Layan, S.pd, Oktaviani Dua Paan, S.Pd, Maryana B. Luturmas. Disusul dengan pemberian Penghargaan kepada pihak sekolah yang telah mendukung fasilitas praktek mengajar tersebut, diantaranya SD Naskat II Santo Yoseph Lauran, SD Naskat I St Ignasius Olilit Timur, SD Naskat Don Bosco III Saumlaki, SD Naskat Santo Conisius Sifnana, SD Kristen Lermatang, SD Naskat St Fransiskus Xaverius Bomaki dan STKIP Saumlaki. Kemudian pemberian penghargaan dari Inpex Masela Ltd, Muhamad Berli kepada Pemerintah Daerah (Pemda) MTB, dr. Edwin Tomasoa atas dukungan dan kerjasama dalam program pelatihan itu serta penghargaan kepada peserta dengan rencana pembelajaran terbaik, yaitu guru dari SD Bomaki, Yusuf dengan tema "The Parts Of The Body", yang dinilai sangat sederhana tetapi menarik dan gampang untuk dimengerti oleh siswa SD. Turut hadir juga dalam acara itu, Perwakilan SKK Migas Pamalu Ambrosius Kelitadan, Sr. Specialist Media Relation Inpex Masela Ltd Mohammad Kurniawan, Specialist Social Investment Donny Rijaluddin, Support Stakeholder Engagement Nikson Lambiobir, Local Liaison Government Relation Alan Batkormbawa, perwakilan dari sekolah pendukung program, Ketua YPT-RLS Polly Lalamafu bersama staf dan seluruh peserta pelatihan. (Laura Sobuber) |
| Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor Posted: 07 Sep 2018 11:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - De Indonesische vicepresident Candidate Sandiaga Salahuddin Uno is Vrijdag (7/9) naar de stad Ambon in de provincie Maluku geweest.Hij ging naar Ambon om de nieuwe Maluku-gouverneur, Murad Ismail, te ontmoeten. De twee ontmoetten elkaar in de Alfatah Grote Moskee in Ambon om economische zaken te bespreken. Sandiaga hoopte dat Murad de prijs van basisbenodigdheden in Maluku kon verlagen. "Ambon zal beter geleid worden door Mr. Murad, hij zal zich concentreren op het verlagen van de prijs van basisbehoeften," zei hij. Sandi vroeg Murad ook om het niveau van empowerment van de lokale beroepsbevolking. Hij beschouwde Murad als een beslissende leider en was in staat om Maluku naar voren te brengen. Murad Ismail werd gouverneur van Maluku, gepaard met Barnabas Orno. Murad is een voormalige speciale politiecommandant. Tijdens de verkiezing werd hij ondersteund door zeven politieke partijen, namelijk PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP en de NasDem-partij. (Albert Batlayeri) |
| KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga."Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin. Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD. Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal. "Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi." "Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir. Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang. Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua) |
| Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan."Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8). Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai. "Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya. Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan. Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya. "Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia. Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya. Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut. "Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut." "Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut. "Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi. Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan. Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit. "Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya. Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini. "Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8). Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu. "Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami." "Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya. Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya. "Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya. Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua) |
| Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang. "Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut. Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. "Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya. Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari. "Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja." "Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Korowai sudah tak beroperasi lagi, pasalnya helikopter yang selama ini digunakan untuk mensuplai logistik ke lokasi tambang sudah dicekal."Saya pastikan tambang emas ilegal di Korowai sudah tak beroperasi. Sebab bagaimana mau jalan kalau dorongan logistik ke lokasi tidak bisa lagi," terang dia, menyikapi pernyataan salah satu legislator DPR Papua yang menyebut aktivitas penambanganmulai aktif kembali. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Korowai dilakukan secara berkala. "Bahkan koordinator yang yang selalu mengawasi tambang tersebut selalu melapor langsung ke saya. Sehingga tak mungkin ada informasi tambang emas ilegal disana berjalan lagi," ujarnya. Sementara untuk memastikan aktivitas penambangan tak berjalan lagi, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan dua perusahaan yang masih yang masih aktif melakukan penerbangan ke Korowai. Pihaknya pun bakal meminta bantuan aparat keamanan setempat, untuk melakukan police line di areal sekitar tambang liar itu. Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan semua penambang atau perusahaan yang melakukan penambangan di Korowai kini telah meninggalkan lokasi tembang. Bahkan sekitar 80 persen warga penambang emas ilegal yang berada di hutan, dilaporkan sudah kembali ke tempat asalnya. "Tinggal sekitar 20 persen warga penambang ilegal yang belum meninggalkan tempat." "Namun yang pasti dilakukan kita mendorong supaya nanti para penambang ilegal ini dipulangkan ke daerah asal supaya nanti warga setempat yang kita dorong melakukan penambangan secara legal," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga."Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin. Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD. Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal. "Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi." "Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir. Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang. Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua) |
| Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan."Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8). Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai. "Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya. Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan. Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya. "Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia. Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya. Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut. "Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut." "Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut. "Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi. Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan. Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit. "Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya. Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini. "Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8). Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu. "Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami." "Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya. Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya. "Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya. Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua) |
| Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua Posted: 07 Sep 2018 10:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang. "Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut. Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. "Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya. Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari. "Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja." "Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti Posted: 07 Sep 2018 10:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Korowai sudah tak beroperasi lagi, pasalnya helikopter yang selama ini digunakan untuk mensuplai logistik ke lokasi tambang sudah dicekal."Saya pastikan tambang emas ilegal di Korowai sudah tak beroperasi. Sebab bagaimana mau jalan kalau dorongan logistik ke lokasi tidak bisa lagi," terang dia, menyikapi pernyataan salah satu legislator DPR Papua yang menyebut aktivitas penambanganmulai aktif kembali. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Korowai dilakukan secara berkala. "Bahkan koordinator yang yang selalu mengawasi tambang tersebut selalu melapor langsung ke saya. Sehingga tak mungkin ada informasi tambang emas ilegal disana berjalan lagi," ujarnya. Sementara untuk memastikan aktivitas penambangan tak berjalan lagi, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan dua perusahaan yang masih yang masih aktif melakukan penerbangan ke Korowai. Pihaknya pun bakal meminta bantuan aparat keamanan setempat, untuk melakukan police line di areal sekitar tambang liar itu. Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan semua penambang atau perusahaan yang melakukan penambangan di Korowai kini telah meninggalkan lokasi tembang. Bahkan sekitar 80 persen warga penambang emas ilegal yang berada di hutan, dilaporkan sudah kembali ke tempat asalnya. "Tinggal sekitar 20 persen warga penambang ilegal yang belum meninggalkan tempat." "Namun yang pasti dilakukan kita mendorong supaya nanti para penambang ilegal ini dipulangkan ke daerah asal supaya nanti warga setempat yang kita dorong melakukan penambangan secara legal," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan Posted: 07 Sep 2018 10:10 AM PDT |
| Tagop : Seorang Haji Dituntut Lebih Khusyu dan Tawadu Posted: 07 Sep 2018 10:00 AM PDT |
| Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon Posted: 07 Sep 2018 09:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI, Sandiaga Salahuddin Uno ke Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (7/9) guna bertemu Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail.Keduanya bertemu sebelum salat Jumat di Masjid Raya Alfatah Ambon dan mendiskusikan soal ekonomi. Dia berharap dengan kepemimpinan Murad, harga bahan sembako di Maluku bisa terus stabil. "Ambon akan lebih baik dipimpin oleh Pak Murad dengan mengedepankan fokus stabilitas harga-harga kebutuhan pokok," jelasnya seperti diberitakan Merdeka.com. Ia juga meninta Murad Ismail agar fokus dalam peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja lokal. "Kami mendiskusikan banyak hal. Saya berharap Pak Murad dengan mengedepankan penyerapan tenaga kerja," imbuh dia. Sandi menilai Murad sebagai sosok pemimpin yang tegas. Dia yakin Murad mampu membawa daerah yang dipimpinnya jadi lebih maju lagi. Berpasangan dengan Barnabas Orno, Murad Ismail merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri dan diusung tujuh parpol yaitu PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, dan Partai NasDem. Sebelum pertemuan keduanya, Sandiaga menyempatkan diri mengunjungi jibu-jibu atau penjual ikan keliling di Pasar Tradisional di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia menyebut kegiatan di pasar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sandi menilai dengan adanya pelatihan, pendampingan dan pengaturan keuangan terhadap kewirausahaan juga dapat meningkatkan perekonomian. Tak hanya itu, mantan politisi Gerindra ini mengatakan dengan pemberian modal juga dapat membantu usaha para pedagang tradisional tersebut. Sandi mengaku sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku UMKM. "Saya menemui Ati Lengkoliang, seorang UMKM di sini. Ia membutuhkan sedikit dana untuk mengembangkan usahanya," papar dia. Menurut mantan Wagub DKI Jakarta ini, memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengaturan keuangan terkait kewirausahaan kepada mama-mama ini akan mampu meningkatkan ekonomi para penjual ikan. Selain itu, ia menilai pemberian modal dapat membantu usaha mereka tumbuh dan berkembang. "Saya juga berbincang dengan Mama Tila Malbari, pedagang jibu-jibu. Ia mengaku hanya bisa menjual tiga loyang dalam satu hari. Hampir semua keluhannya sama yaitu soal pelatihan dan modal usaha agar mereka bisa berkembang dan naik kelas," kata dia. Pasangan dari Prabowo yang didukung ini berjanji akan memberdayakan para mama pedagang ikan tersebut. "Mama-mama, jibu-jibu ini ingin agar usahanya dapat berkembang," kata dia. Dia mengatakan, pemberdayaan ekonomi melalui lapangan pekerjaan yang terbuka dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Isu ekonomi akar rumput menurutnya sangat dipengaruhi sumber pendapatan dan pengeluaran biaya hidup. "Salah satu solusi alternatifnya adalah melalui kewirausahaan dan menjaga stabilitas harga sembako," ucap Sandi. Setelah berkunjung ke Pasar Tulehu, Sandiaga melanjutkan kunjungan ke Kota Ambon. Guna bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), AJS Werinussa. "Kedatangan saya untuk bersilaturahmi. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menyambut pesta demokrasi dan menciptakan demokrasi yang sejuk," jelasnya. Pertemuan Sandi dengan Werinussa berlangsung di gereja yang berlokasi Uritetu, Sirimau, Kota Ambon tersebut. Gereja tersebut merupakan bangunan bersejarah yang resmi berdiri sejak 6 September 1965. Sandi berharap warisan sejarah ini menjadi bagian penting dari keberagaman bangsa untuk mewujudkan persatuan seluruh bangsa. "Kedatangan saya di sini sekaligus menyampaikan titipan ucapan selamat dari Capres Prabowo Subianto untuk ulang tahun Gereja Sinode Maluku ke-83. Ini merupakan bagian penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah berkah untuk Indonesia," kata dia. Sandi meyakini penerapan demokrasi sejuk dapat mempersatukan dan tidak memecah-belah bangsa. Ia menilai perbedaan atas keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan hebat bila setiap elemen bangsa bersatu-padu dalam menyelesaikan masalah bersama. Sementara itu, Werinussa menyampaikan hubungan baik antar golongan akan bisa dijembatani melalui dialog yang terbuka. Ia pun menyambut baik kunjungan mantan Wagub DKI Jakarta itu. "Sebuah kehormatan bagi kami atas kedatangan Cawapres Sandiaga Uno. Semoga langkah ini mampu menciptakan politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah," tutupnya. Usai bertemu dengan Ketua Sinode, Sandiaga kemudian balik ke Jakarta. Ia melakukan kunjungan ke Pulau Ambon hanya sehari. Pada Jumat sore ia kembali bertolak ke Bandara Soekarno Hatta. (Albert Batlayeri) |
| Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.". Posted: 07 Sep 2018 08:17 AM PDT Bekasi, SKI Peringatan HUT RI ke 73 yang digelar di lapangan sepak bola,Andes Rt03/04 kelurahan jatirangga kec, Jatisampurna kota Bekasi.jum,at (07/9/2018) berlangsung meriah. Acara ini dihadiri,Camat Jati sampurna, Drs,Abi Hurairah unsur FKRW, Tokoh Agama, para Lurah , Unsur pemuda, karang Taruna,serta undangan. Kegiatan gebyar HUT RI ke73, juga diwarnai lomba makanan etnik,berbahan dasar, Umbi - umbian,dan sayuran.dilanjutkan pemotongan tumpeng yang dilakukan, Lurah jatirangga dan selanjutnya diserahkan kepada sekretaris kecamatan.(sekcam) yang didampingi oleh bimas pol,beserta panitia Hut RI ke73 " Lurah jatirangga Namar Naris S,sos Msi. menyampaikan , " 73 tahun kita sudah merdeka, dan dalam kurun waktu itu pula kita mengisi kemerdekaan secara bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini." "Cita-cita untuk mewujudkan Kota Bekasi yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebinekaan, sesuai Undang Undang Dasar 1945," tandasnya. "Kita ingin maju, dalam pengertian kita ingin mewujudkan masyarakat Kota Bekasi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berdaya saing dalam kompetisi global yang semakin religius, dan bersatu dalam kebhinekaan tunggal ika memberi pemahaman bahwa perbedaan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, tetapi adalah sesuatu yang patut disyukuri sebagai karunia dari Allah SWT. "Semuanya ini tentunya dapat kita raih, melalui kerja keras. tekad dan semangat yang tidak boleh mengenal Ielah dan putus asa, juga yang teramat penting adalah kebersamaan seluruh komponen masyarakat di daerah ini," terangnya Oleh karena itu, sambungnya, malam syukuran HUT Kemerdekaan RI ini momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, usia 73 tahun sudah tentu merupakan saat yang matang untuk merefleksikan diri sejauh dan sebanyak apa capaian-capaian yang telah dilakukan dalam mengisi kilas sejarah sebagai cita-cita mulia para pendiri bangsa ini Dalam kesempatan tersebut,Camat yang diwakili,sekertaris kecamatan, H M,Sahroni memberikan piagam penghargaan dan piala kepada,juara tingkat RW.dikelurahan Jati Rangga yang telah menjuarai berbagai Lomba, Sementara, Panitia HUT RI, sekel yang juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. dapat terus berkesinambungan dan dapat terus menjalin silaturahmi bersama masyarakat dan pemerintah.pungkasnya.(Egi ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.". . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
