Bupati Manggarai Barat : BBM langka, Pertamina segera bangun “Depo” di Labuan bajo |
- Bupati Manggarai Barat : BBM langka, Pertamina segera bangun “Depo” di Labuan bajo
- Ini Dia Empat Pejabat Pemkot Kupang Yang Akan Pensiun di 2018
- 12 kursi tarjet partai perindo di DPRD Sidoarjo
- Jual Seragam Siswa harga Selangit Diduga Permainan Licik Kepsek Dan komite di SD Negeri Mandau Sekitarnya
- Sikap Gubernur DKI Jakarta Mengganti Walikota Jakarta Timur Sudah Tepat
- Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Training Center dan Registrasi Atlet
- Camat Kosambi Toni Rustoni Kunjungi Rumah Nenek Ati.
- Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Registrasi Atlet
- Pilkada Taput Kian Meruncing , Massa Di Hajar Polisi , Kapolres Taput Jadi Korban Lemparan Batu dari Massa
- Tangker Pertamina Tiba, SPBU Di Serbu Warga
- Pasir Laut yang Di Terima Oleh Perusahaan Paving Prima di kirim dari LANAL Ketapang
- Pengamat Politik : Para Kandidat Cawapres Jokowi Tidak Terlihat Praktisi Ekonomi.
- Polda NTT Akan Bentuk Polisi Pariwisata di Mabar
- Pileg 2019, NasDem Manggarai Barat NTT Target 3 Kursi Setiap Dapil
- Masyarakat Hiri Dikenalkan Dengan Potensi Industri Pariwisata
- Siswa SMK Negeri Pulau-Pulau Aru Terima Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
- Said Assagaff Harapkan Satpol PP Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
- Burhan Abdurahman Apresiasi Pelaksanaan TMMD di Pulau Hiri
- SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik
- SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik
- Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan
- Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan
- Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Jalan Santai dan Deklarasi Anti Narkoba
- Tuasikal Abua Terima Penyerahan LHP atas LKPD Maluku Tengah
- Korem Binaiya Raih Penghargaan Penggiat Anti Narkoba 2018
| Bupati Manggarai Barat : BBM langka, Pertamina segera bangun “Depo” di Labuan bajo Posted: 16 Jul 2018 09:57 PM PDT  LABUAN BAJO NTT - Media Nasional | Oborkeadilan.com -Hampir sepekan kota wisata Labuan bajo dan sekitarnya mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemandangan antrian derigen Solar para petani saban hari terjadi bersamaan dengan ratusan kendaraan di setiap SPBU di Kota Wisata Labuan Bajo. Kondisi ini tentu tidak bagus bagi daerah destinasi wisata prioritas Labuan Bajo. Apalagi oktober mendatang kota ini diserbu ribuan tamu IMF dan World Bank yang datang berkunjung ke Manggarai Barat (Mabar) selepas mengikuti annual meeting di Bali, hal ini tentu harus segera diatasi. "Ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Pertamina harus segera mencari solusi seperti yang pernah saya usulkan yaitu Pembangunan Depo Pertamina Labuan Bajo," tegas Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula kepada awak media, Senin,(16/07). Bupati Gusti berharap Pertamina menyikapi dengan serius persoalan ketersediaan pasokan BBM bagi Manggarai Barat khususnya Kota Wisata Labuan Bajo. "Kita masih menunggu jawaban pasti dari Pertamina untuk bangun Depo Labuan Bajo. Saya selaku Bupati siap menunggu permintaan apa saja yang dibutuhkan Pertamina terkait usulan ini," tambahnya. Pantauan media beberapa hari terakhir pemandangan padatnya antrian BBM semua jenis (Premium, Pertalite dan Solar) selalu terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu, seorang bule sampai tertidur lelah saat menunggu rekannya mengantri BBM jenis Premium di SPBU Wardun, Labuan Bajo. "Pertamina atau siapa pun pihak yang bertanggung jawab harus punya komitmen. Jangan tunggu lagi untuk atasi masalah ini. Dan sekali lagi, Pertamina harus bangun Depo BBM di Labuan Bajo jika komit mendukung kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi," pintanya. Namun karena kondisi masih seperti ini maka Bupati pun meminta agar Pertamina Reo harus mampu memastikan pasokan BBM untuk wilayah Labuan Bajo ini. "Saya minta Pertamina menstabilkan pasokan BBM sesuai kebutuhan riil warga Mabar," pungkasnya.( AJW) Editor: Louis Mindjo Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Manggarai Barat : BBM langka, Pertamina segera bangun "Depo" di Labuan bajo . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Ini Dia Empat Pejabat Pemkot Kupang Yang Akan Pensiun di 2018 Posted: 16 Jul 2018 09:40 PM PDT  Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore saat menerima wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/7/18). sergap.id, KUPANG – Empat pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan segera mengakhiri masa jabatannya atau purna bakti di akhir tahun 2018. Keempat pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Perhubungan Yogerens Leka, Kepala Kesebangpol Erwan Fanggidae, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daud Djira, Kepala Dinas Pariwisata Eseter Muhu dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bernadus Benu. Untuk kelancaran tugas dan mengisi jabatan yang lowong, maka Wali Kota Jefri Riwu Kore akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) sampai proses seleksi jabatan selesai. "Sekarang ini, ada dua jabatan yang lowong, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Asisten II," papar Daud Djira kepada wartawan, Selasa (17/7/18) pagi . Djira menjelaskan, dirinya akan pensiun pada 1 Agustus 2018 mendatang. Sedangkan Yogerens Leka dan Ester Mahu akan pensiun pada 1 Juli 2018, Erwan Fanggidae 1 September 2018, dan Bernadus Benu 1 November 2018. "Untuk jabatan Sekda akan diseleksi. Jika di lingkup Pemkot Kupang tidak ada yang memenuhi syarat, maka pendaftaran dibuka untuk kabupaten lain, termasuk juga dari kalangan militer jika sipil tidak memenuhi," ujar Daud Djira.
Sementara itu, Jefri Riwu Kore, mengatakan, rencana mutasi di Lingkup Pemerintahan Kota Kupang belum bisa dilakukan. Hanya saja, "Kami pasti akan lakukan mutasi bagi kepala sekolah, dan saat ini kami baru berencana membentuk panitia," katanya. (adv/adv)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ini Dia Empat Pejabat Pemkot Kupang Yang Akan Pensiun di 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| 12 kursi tarjet partai perindo di DPRD Sidoarjo Posted: 16 Jul 2018 09:29 PM PDT  SIDOARJO, sekilasmedia Dengan dikawal oleh para caleg dan simpatisan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sidoarjo secara resmi mendaftarkan Bacaleg nya ke KPU Kabupaten Sidoarjo. Ketua DPD Perindo Kabupaten Sidoarjo, H Edy Setyoboedi usai mendaftarkan 50 Bacaleg Perindo di Kantor KPU Sidoarjo, Senin (16/7) menyampaikan optimis meraih suara yang maksimal. "Eksistensi Perindo di Kabupaten Sidoarjo menyebar ke semua tingkatan, bahkan di tingkat desapun sudah terbentuk dan Kami yakin satu Dapil (Daerah Pemilihan) dapat meraih minimal dua kursi, sehingga total target kami 12 Kursi di Sidoarjo" Pungkas Edy Setyoboedi. Target 12 kursi bisa diraih karena dari 50 Bacaleg yang telah didaftarkan KPU, 15 di antaranya selama ini juga berperan Vote Getter (pendulang suara). Mereka ini di antaranya ada tujuh mantan kepala desa (Kades). "Kades ini ada yang sudah lama pernah menjabat ada juga yang baru selesai menjabat," jelas Edy. Selain itu, latar belakang para Bacaleg yang beragam juga dianggap sebagai modal untuk mendulang suara Perindo di Kabupaten Sidoarjo. Edy menyebut, para Bacaleg Perindo Sidoarjo, di antaranya berasal dari purwaniwaran polisi dan TNI, pengusaha, dosen, mantan kades, dan aktivis LSM. Edy juga optimistis berkas Bacaleg yang didaftarkan ke KPU Sidoarjo diterima. Sebab pihaknya sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, termasuk kuota 30 persen perempuan. "Caleg kami 35 persen perempuan," jelas Edy Setyoboedi yang maju caleg DPRD Provinsi dari Jatim 2 (Sidoarjo). Sementara itu, Ketua KPU Sidoarjo M Zainal Abidin menjelaskan, hingga Senin (16/7) sudah ada tiga partai yang mendaftarkan bacalegnya, yakni Partai Hanura, Partai Golkar dan Perindo. Menurut sumber yang dipercaya, selain Perindo, beberapa parpol akan mendaftar bacalegnya ke KPU Sidoarjo, pada Senin (16/7) ini, yakni Partai NasDem dan PKS. Diketahui, pendaftaran Bacaleg ke KPU bakal ditutup pada Selasa (17/7) hingga pukul 24.00 WIB. (Sud) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 12 kursi tarjet partai perindo di DPRD Sidoarjo . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Posted: 16 Jul 2018 08:47 PM PDT  Media Nasional Obor Keadilan | Mandau-Riau |16 Juli 20118 - Beberapa Sekolah Diduga Tetapkan harga baju tanpa mengundang wali murid untuk melakukan diskusi mengenai masalah harga baju sekolah untuk peserta didik baru. Seperti halnya yang terjadi di SMP dan SMA yang ada Di Mandau Diduga sengaja tetapkan harga Pakaian mulai dari Rp.1.300.000 ( Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) - Rp.1.450.000 ( Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) per 5 pc ( Pasang ) .Padahal hal ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tidak disebutkan tegas bahwa pakaian seragam sekolah nasional itu wajib. Tetapi peraturan ini ditujukan untuk semua sekolah negeri maupun swasta. Yang mana didalam pasal tersebut Pakaian Seragam Nasional itu merupakan salah satu pakaian seragam sekolah di samping seragam kepramukaan dan seragam khas sekolah. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pakaian seragam sekolah nasional berlaku untuk semua sekolah secara nasional, dan ketentuan mengenai jenis, model serta warna seragam harus sama. Selain itu, perlu diketahui bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas. Namun walaupun sudah jelas disebutkan dalam pasal tersebut diduga beberapa sekolah masih membandel dan tetap menggunakan momen Penerimaan Siswa Baru menjadi momen untuk meraih keuntungan yang besar dari Wali Murid dengan cara melakukan Penetapan Tempat Menjahit pakaian seragam sekolah kepada satu Taylor dengan menitipkan sebagian harga kepada Tukang Jahit agar nantinya ketika pihak wali murid datang untuk mengambil baju kepenjahit yang telah ditunjuk dari pihak sekolah harga yang diberikan oleh Penjahit sesuai dengan harga yang dikatakan oleh pihak sekolah. Didalam melaksanakan niatnya untuk meraih sejumlah keuntungan dari pembelian Seragam Sekolah ini Diduga pihak Sekolah mengatas namakan penjahitlah yang menentukan harganya dan bukan pihak Sekolah dalam arti kata berapa yang diminta oleh Penjahit itulah yang harus dibayarkan. Namun hal ini sangat jauh berbeda dengan harga yang dijual atau ditawarkan oleh Pemilik Toko Baju dan Penjahit Pakaian Seragam Sekolah yang menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada harga dari Penjahit / Taylor yang ditunjuk oleh pihak Sekolah. Bahkan selisih harga dalam 1 Stel ( Pasang ) Seragam Sekolah ini cukup lumayan yang mana ketika Wali Murid mengambil seragam sekolah kepada Penjahit yang ditujuk oleh Pihak Sekolah mereka wajib membayar Rp . 260.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp.290.000 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) per pasangannya. Sementara itu ketika Wali Murid mengambil dari Penjahit Luar maka mereka cukup membayar dengan harga yang jauh lebih Murah dan Terjangkau sebesar Rp. 160.000 ( Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) Sampai dengan Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah) per pasangnya . Dalam hal ini jelas ketika dihitung dari selisih / perbandingan harga yang terkecil saja pihak Sekolah sudah bisa mengantongi keuntungan dari pembuatan 1 Set ( 5 Pasang ) baju seragam sekolah untuk satu orang murid baru sebesar Rp . 90.000 X 5 Pasang = Rp. 450.000 ( Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Berarti bila dikalikan dengan jumlah peserta didik ( Murid Baru ) yang ada di Sekolah Tersebut maka sudah bisa kita hitungkan berapa uang dari hasil Kutipan Liar yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah setiap Memasuki Tahun Ajaran Baru ( Penerimaan Siswa Baru ). Hal seperti inilah yang seharusnya perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis agar dengan cara penyuluhan serta pengecekan langsung terhadap setiap Penjahit Baju Seragam Sekolah Baik SD , SMP dan SMA yang Diduga bekerja sama dengan pihak sekolah serta mengambil perbandingan harga dengan mengecek harga di Tempat Jahit Seragam Sekolah serta Toko Pakaian Seragam Sekolah yang tidak ada kerja sama dengan Pihak Sekolah dalam membuat Pakaian Seragam Sekolah Yang diperuntukan untuk Siswa - Siswi Baru . Dan apabila hal ini terbukti benar dilakukan oleh Pihak Sekolah yang sengaja melakukan hal tersebut maka diharapkan agar Nantinya Pihak Dinas Pendidikan beserta Instansi terkait dalam pendidikan dapat memberikan Pembinaan serta Sangsi Hukum yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 368 KUHP mengenai Praktik Pungutan Liar dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Tetapi jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor yang mana disitu dituliskan bahwa "Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi" Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun tentunya apabila semua itu memang sudah terbukti dan Harus dilihat case by case, apakah memenuhi unsur itu (Pasal 12 e UU Tipikor) Sehingga dengan ditegaskan Undang - undang tersebut dan dilakukan sangsi dan penegasan kepada pelaku Pungli agar Program Pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat sukses tanpa ternodai dengan maraknya Pungli Di Dunia Pendidikan . ( Galih ) Editor : yuni shara Penanggung Jawab Berita : Obor panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jual Seragam Siswa harga Selangit Diduga Permainan Licik Kepsek Dan komite di SD Negeri Mandau Sekitarnya . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Sikap Gubernur DKI Jakarta Mengganti Walikota Jakarta Timur Sudah Tepat Posted: 16 Jul 2018 08:27 PM PDT
MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Selasa ( 17/07 ) , Marasabessy Komandan Bang Japar Jakarta Timur Mengapresiasi Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dalam Merombak Sejumlah Walikota SeDki Jakarta Termasuk Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.Langkah Ini Patut Kita Apresiasi Karena Ini Menyangkut Team Work.Walikota Adalah Teman Kerja Gubernur,Jadi Gubernur Juga Harus Memilih Rekan Kerja Yang Solid Dan bisa Mampu Menterjemhkan Langkah Dan Kebijakan Dari Gubernur.Marasabessy Berharap,Pergantian Ini Jangan Dikaitkan dengan isu Ahok Atau Apapun,kita harus 5 (lima) langkah maju kedepan,sekarang bukan zaman Kampanye Lagi,sekarang kita bicara bagaimana kita mendukung program-program Pemerintahan DKI Jakarta,Yakni Dengan Tagline Maju Kotanya Bahagia Warganya. Hari gini udah bukan bicara Ahok atau sejenisnya, yang penting cocok atau pas untuk menjalankan visi-misi dan janji kerja," kata Komandan Ormas Bang Japar Jakarta Timur Ini.Menurut Marasabessy, perombakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta merupakan langkah wajar. Mengingat rotasi pejabat perlu dilakukan agar program yang diusung Anies Baswedan bisa berjalan Dengan Baik. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tengah menyoroti pergantian wali kota di DKI Jakarta.Komandan Jawara Dan Pengacara Jakarta Timur Ini menyebut pencopotan tersebut hak prerogatif Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." Jadi Pak Bambang Dan KASN Jangan Cari" Kerjaan Lah dengan Mempersoalkan Hal-Hal Yang Tidak Penting, Sebelumnya, mantan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menganggur seusai pencopotan dirinya. Bambang, yang mengaku baru pensiun pada Oktober mendatang, belum mendapat tugas baru. "Saya nganggur. Nggak ditempatkan," kata Bambang saat dimintai konfirmasi. Bambang pun mengaku hanya menerima pesan elektronik dari Anies terkait pencopotannya. Dia ingin meminta kejelasan statusnya melalui SK yang asli. "Yang saya masalahkan selama ini, saya belum terima keputusan gubernur yang asli, hanya saya di-WA dipensiunkan," ucapnya. ( yuni S ) Penanggung Jawab Berita : obor panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sikap Gubernur DKI Jakarta Mengganti Walikota Jakarta Timur Sudah Tepat . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Training Center dan Registrasi Atlet Posted: 16 Jul 2018 08:04 PM PDT  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Selasa (17/7/2018) menyebutkan, Porad tahun 2018 yang akan jatuh pada bulan Juli tahun 2018 ini akan mempertandingkan berbagai cabang olah raga oraum, seperti sepak bola, karate, tinju, renang, tennis lapangan, volley, atletik yang diikuti oleh para Atlet Kodam dan Divisi di jajaran TNI- AD. Komandan Kontingen Kodam XVI/Pattimura, Pa Ahli Bid Ekonom, Kolonel Inf Tyas mengatakan bahwa DRM merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan setiap Kontingen sebelum pertandingan digelar. Dalam DRM ini membahas finalisasi keabsahan atlet dari hasil registrasi dan verifikasi atlet. Menurutnya, dengan adanya hasil registrasi dan verifikasi data atlet yang masuk dalam entry by name yang masuk ke Bidang Pertandingan Porad Tahun 2018, seluruh atlet yang terdaftar bisa diketahui oleh para kontingen yang lain. "Dari atlet-atlet yang mengikuti pemusatan latihan, sudah mulai ada kemajuan, dan kami telah menambah porsi latihan baik tehnik, fisik, mental terus digenjot agar mencapai standar latihan yang sudah ditargetkan, dan diharapkan mampu bersaing dengan atlet-atlet lain di PORAD nanti," pungkas Letkol Arh Herwin selaku Koordinator Umum Kontingen Porad Kodam XVI/Pattimura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Training Center dan Registrasi Atlet . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Camat Kosambi Toni Rustoni Kunjungi Rumah Nenek Ati. Posted: 16 Jul 2018 07:59 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Kepedulian Camat Kosambi Drs. Toni Rustoni kepada nenek Ati (80) warga kampung Rawa lindung Rt 11 /06 Desa Cengkelong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang,nenek Ati hidup seorang diri tanpa ada anak yang mendampingi di masa tuanya kini menderita sakit dengan di dampingi saudaranya yang sudah hampir seumur dengannya. "Toni Rustoni camat Kosambi di dampingi staf Desa Cengkelong mengunjungi rumah nenek Ati warga kampung Rawa lindung Desa Cengkelong nenek Ati yang sudah mendapat perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Camat Kosambi Toni Rustoni memberikan sumbangan kepada keluarga nenek Ati untuk perawatan dan pemulihan setelah di rawat di rumah sakit. Toni Rustoni saat ditemui di ruang kerjanya, " mengatakan saya sangat miris dengan apa yang di alami oleh nenek Ati tanpa anak yang merawat di masa tuanya, bagaimana hal itu terjadi pada keluarga kita. " Tambah Toni Rustoni pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala Desa Cengkelong, untuk mengajukan rehab rumah Nenek Ati sebab kondisi rumahnya kurang layak huni. Dengan persyaratan tanah yang di tempati nenek Ati tidak bermasalah ucapnya kepada wartawan". "M.Tasin dari pihak keluarga mengucapkan terimakasih kepada pihak pemerintah Kecamatan Kosambi, yang sudah peduli dan juga Puskesmas Cengkelong serta staf Desa yang sudah membantu meringankan beban nenek Ati". > jar Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Camat Kosambi Toni Rustoni Kunjungi Rumah Nenek Ati. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Registrasi Atlet Posted: 16 Jul 2018 07:17 PM PDT | ||||
| Posted: 16 Jul 2018 06:57 PM PDT Penulis : Obor Panjaitan Carut Marut Pilkada Tapanuli Utara : Langit Tarutung Berasap Hingga Luka Dibagian Kepala Kapolres Terkena lemaparan Batu.  Ket Gambar : Tampak gambar polisi dan massa terjadi pro Kontra karena ketidak Puasan atas hasil Pilkada. Taput-sumut | Media Nasional Obor keadilan , Pilkada Secara Langsung Telah usai digelar secara Nasional , Namun Dibeberapa Daerah Ada Saja Pro Kontra ketidak Puasan atas hasil Pilkada tersebut. Dalam Hal Ini Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang mana Pemenangnya saat ini Bupati Petahana Nikson Nababan. Pada Hari senin ( 16 juni ) Massa Dari salah satu Paslon yang Kalah kembali Menggelar Demonstrasi Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tapanuli Utara , Aksi ini Berbeda dengan yang sebelumnya yang mana Para Demonstran di Tangani oleh Aparat kepolisian dengan terlihat Brutal sesuai Potongan Video Amatir yang Berhasil direkam Warga lalu di Kirim Ke Redaksi Media Nasional Obor keadilan . Salah Satu Warga Pendemo terlihat Tergopoh gopoh di Tendang di Tampar oleh Pasukan Polisi hingga Pakaian Korban ini kotak Tercabik Cabik namun kondisi itu tidak Menghentikan Polisi beraksi namun Menyeret Pria tersebut dalam Keadaan Berjongkok. Kapolres Taput AKBP Horas M Silaen Ketika Di hubungi wartawan MediaNasional Obor Keadilan membenarkan telah terjadi Kisruh Massa salah satu Paslon yang Kalah di Pilkda Tapanuli Utara. Namun AKBP Horas M Silaen tidak merinci apa saja situasi dan kronologi yang terjadi akan tetapi Dia Menyarankan Wartawan Media Nasional Obor keadilan mengkonfirmasi Ke Bidang Humas Polres . Kapolres Taput juga Mengharap ke Media Nasional Obor keadilan agar pemberitaan Berimbang mengingat Anggota Polisi ada beberapa jadi Korban .selanjutnya Ini pernyataan Horas Silaen; "Hubungi humas saya ya ...saya lagi otw rumah sakit karena saya kena lempar batu dikepala saat melakukan negosiasi dengan pendemo " Pungkasnya. Saat di Konfirmasi ke Humas Polres mengatakan dan membenarkan ada korban luka Satu orang namun tidak memberitahu siapa Anggota Polisi Yang di Maksud. PETAHANA DILAPORKAN KE KPK Sementara itu Calon Petahana Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan mengatakan, laporan yang dilayangkan oleh tim hukum paslon lainnya ke KPK adalah salah alamat. Nikson punising, seluruh lawannya bisa legawa menerima hasil Pilkada Taput. Data yang dihimpun Media Nasional Obor keadilan dilansir JawaPos.com Nikson mempertanyakan dirinya yang disampaikan ke KPK. Dia bingung mengapa ada laporan ke Lembaga antirasuah itu. "Ini yang jadi pertanyaan. Apa urusan Pilkada lolos ke KPK. Salah kaprah itu," kata Nikson, Jumat. Sebelumnya, Nikson dimasukkan ke anti-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu adalah, buntut dugaan pencurian yang ditudingkan oleh tim kuasa hukum dari Jopinus Taripar Hutabarat-Frengky Simanjuntak (JTP-FRENDS). Laporan itu, terkait tuduhanan wewenang selama Nikson menbat Bupati. Dugaan ekspor wewenang dan APBD ini, mengikuti kegiatan yang dilakukan Nikson sebelum hari pemilihan. Nikson membagi-bagikan beasiswa untuk murid SD dan SMP, santunan kepada anggota Korpri dan bantuan bibit untuk kelompok tani. "Mereka mengatakan saya menyembunyikan uang politik. Saya bisa menjadi aktif lagi sebagai Bupati tanggal 23 Juni. Saya memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah. Itu kegiatan rutin. Tidak ada kampanye, tidak ada yel-yel. Enggak ada juga penyampaian visi misi. Jadi saya kan sudah aktif. Masa jadi Bupati aktif yang tidur saja, "tukasnya. Tak hanya itu, Nikson juga mengangkat dirinya ke arah Bawaslu Sumut. Dia sudah mendapat kabar, kalau laporan itu ditolak karena tidak cukup bukti. "Udahlah Pilkada udah selesai. Harus siap menang dan siap kalah," pungkasnya.( team OKE ) Editor : yuni shara Penanggung Jawab Berita Obor panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pilkada Taput Kian Meruncing , Massa Di Hajar Polisi , Kapolres Taput Jadi Korban Lemparan Batu dari Massa . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Tangker Pertamina Tiba, SPBU Di Serbu Warga Posted: 16 Jul 2018 06:12 PM PDT
Kelangkaan bensin yang terjadi di Selayar juga menjadi sorotan dan bahan obrolan di media sosial. Pada intinya warga berharap agar pemerintah terkait lebih peduli akan kebutuhan masyarakat daerah kepulauan ini. Sementara itu kalangan masyarakat pemerhati dan analisis meminta kepada pihak terkait agar kondisi ini tidak berlarut-larut dan perlu ada penelusuran stok bbm Kabupaten Kepulauan Selayar ke Pertamina, agar jatah masyarakat Selayar dipastikan dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya dari perbincangan tersebut juga terdengar bahwa perlu adanya transfaransi pihak pengelola bbm dan pihak pemerintah serta pihak lain yang terkait agar kuota bbm Selayar dapat juga diketahui oleh masyarakat Selayar. (*) TAG : #bbm #Pertamina #KurangPeduli Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tangker Pertamina Tiba, SPBU Di Serbu Warga . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Pasir Laut yang Di Terima Oleh Perusahaan Paving Prima di kirim dari LANAL Ketapang Posted: 16 Jul 2018 05:49 PM PDT  Banyuwangu,Sekilasmedia.com - Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia Bersama Ketua Lembaga Investigator kabupaten banyuwangi datangi kantor paving prima milik H Ali mansyur. Kedatangan Rudi bahalwan dan Edi susanto di kantor H. Ali mansyur terkait pasir laut yang di terima oleh owner paving prima ini di pertanyakan oleh Edi dan Rudi. H.Ali selaku owner dari perusahaan paving prima di tanya terkait menimbun pasir laut yang di kirim dari LANAL ketapang menjelaskan kenapa pihaknya berani terima pasir laut tersebut. " ada kapal perang yang mau merapat ke lanal ketapang dan dermaganya mengalami pendangkalan jadi harus di keruk, dan saya di kasik waktu tidak boleh lebih dari 1 minggu" jelas Ali mansyur. Ali mansyur juga menambahkan kalau pihaknya tidak mendapatkan konpensasi apapun sementara biaya opersionalnya cukup mahal. Kepada wartawan Ali mansyur mengarahkan agar konfirmasi langsung ke Danlanal di ketapang - banyuwangi sambil mengakhiri wawancaranya.(robby) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pasir Laut yang Di Terima Oleh Perusahaan Paving Prima di kirim dari LANAL Ketapang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Pengamat Politik : Para Kandidat Cawapres Jokowi Tidak Terlihat Praktisi Ekonomi. Posted: 16 Jul 2018 05:37 PM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l Jakarta - 16 Juli 2018, Pengamat Politik Ekonomi Kebangsaan, Cahyo Gani Saputro memperhatikan beredarnya nama kandidat Cawapres Jokowi, adalah sebuah realitas politik menguatnya politik identitas, stetmen rest area jangan diisi merk asing merupakan counter issue, begitu juga issue turunnya kemiskinan menjadi data bahwa persoalan ekonomi tidak ada masalah. Namun yang menarik adalah dari kandidat cawapres yang beredar belum nampak para kandidat yang berlatarbelakang praktisi ekonomi, yang mana sudah tentu untuk melanjutkan program dan pembangunan akan membutuhkan suatu stabilitas dan fundamental ekonomi yang kuat, yang barang tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sesungguhnya yang menjadi sorotan nasional dan internasional adalah tentang divestasi Freeport, yangmana disanalah wujud kepentingan nasional diwujudkan. Cahyo melihat konstelasi politik nasional masih belum move on terhadap skema politik identitas, sekaligus kemenangan gerakan politik identitas, yangmana calon sepopuler apapun dan dengan elektabilitas yang besar di "udara" akan kalah dengan gerakan "darat". Dengan menguatnya politik identitas, justru kedepannya akan sangat kontra produktif dengan program revolusi mental dan pembangunan karakter kebangsaan, serta issue gerakan melawan intoleransi, ekstrimisme dan terorisme. Terkait oleh hal tersebut justru akan memperbesar peluang kandidat yang berlatar belakang purnawirawan Militer yang masyarakat mengenal mempunyai jiwa patriotis dan nasionalisme yang tidak diragukan serta tetap menjunjung tinggi Sapta Marga, apalagi bicara tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu konsensus bersama bangsa. Seharusnya wacana publik mengenai siapa kandidat Cawapres Jokowi harus disudahi, dan kita percayakan kandidat Cawapres tersebut kepada Jokowi dan Partai Pengusung serta pendukungnya, karena pasti Jokowi akan mencari wakil untuk menuju periode kedua ini yang full speed atau kekuatan penuh dalam menuntaskan pekerjaan rumah di periode pertama dan yang mempunyai chemistry dalam melakukan kerjasama, menurut pandangan pengamat ini. Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pengamat Politik : Para Kandidat Cawapres Jokowi Tidak Terlihat Praktisi Ekonomi. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Polda NTT Akan Bentuk Polisi Pariwisata di Mabar Posted: 16 Jul 2018 05:12 PM PDT  Labuan Bajo NTT |Media Nasional | Oborkeadilan. -Senin,(16/07) Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akan membentuk polisi khusus pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), untuk menangani bidang pariwisata. Kepala Kepolisian Irjen Pol Drs. Raja Erizman di Polres Manggarai Barat mengatakan, pembentukan polisi khusus pariwisata yang nantinya diharapkan akan mempermudah wisatawan maupun para pelaku wisata di Labuan Bajo. "Ini kita akan antensi terutama Manggarai Barat merupakan daerah destinasi pariwisata", kata Erizman. Erizman menuturkan untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mengingat polisi khusus pariwisata itu nantinya akan ditempatkan didestinasi wisata Labuan Bajo. "Nantinya kita akan berkordinasi dengan stakeholder terkait yang lain termasuk dinas pariwisata, terutama kita akan mendata semua guide (pemandu wisata) baik yang memiliki peruhasan jelas maupun yang freelance", kata Erizman. Menurutnya, dari laporan yang diterima banyak guide yang tidak melengkapi identitas perjalanannya sehingga pihaknya tidak bisa memantau perjalanan mereka. "Seperti kemarin kasus asusila itu, itukan guide freelance. Itu kita tertibkan, harus memiliki identitas yang jelas", kata Erizem. Untuk diketahui, sebelumnya publik NTT telah dihebohkan dengan kasus seorang wisatawan asing asal Prancis berinisial MB (22) diperkosa seseorang yang mengaku sebagai pemandu wisata berinisial A di Labuan Bajo, Flores, pada Selasa 12 Juni lalu. Peristiwa itu bermula dari korban yang diantar pelaku menuju lokasi wisata Air Terjun Cunca Wulang menggunakan sepeda motor. Menanggapi rencana Kapolda NTT tersebut aktivis pariwisata Labuan Bajo Matheus Siagian mengaku senang dengan rencana Kapolda NTT, dengan adanya polisi khusus pariwisata di Labuan Bajo tentunya membawa dampak positif demi kemajuan pariwisata NTT khusus Labuan Bajo. "Saya harap sesegara mungkin Polda NTT bentuk polisi pariwisata di Labuan Bajo. Biar wisatawan maupun pelaku wisata merasa nyaman menikmati keindahan Labuan Bajo", kata Matheus. (Louis Mindjo) Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda NTT Akan Bentuk Polisi Pariwisata di Mabar . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Pileg 2019, NasDem Manggarai Barat NTT Target 3 Kursi Setiap Dapil Posted: 16 Jul 2018 05:12 PM PDT  Labuan Bajo NTT- Media Nasional | Oborkeadilan - DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan perolehan tiga kursi dari setiap Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. "Partai NasDem telah menyerahkan DCS Pileg 2019 ke KPU, target kita tiga kursi setiap Dapil di Manggarai Barat", katanya Demikian disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat Editasius Endi kepada media ini usai penyerahkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mabar, Senin (16/7). Endi mengatakan, sebanyak 30 nama DCS dari tiga Dapil diserahkan sesuai jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mabar. Termasuk persyaratan persentase kuota 30 persen pencalonan perempuan. "Berkas Partai NasDem dinyatakan lengkap oleh KPUD. Bahkan pencalonan perempuan 30 persen kita penuhi", tuturnya. Edistasius berharap para caleg bisa bekerja maksimal untuk meraih suara sehingga mencapai target sesuai instruksi DPP Partai NasDem. "Saya tegaskan semua Caleg NasDem harus kerja maksimal untuk memperoleh suara yang banyak," kata Endi. Untuk diketahui Dapil 1 meliputi Kecamatan Komodo, Sano Nggoang, Boleng dan Kecamatan Mbeliling. Dapil II meliputi Kecamatan Ndoso, Kuwus dan Macang Pacar. Sedangkan Dapil III meliputi Kecamatan Lembor, Lembor Selatan dan Welak. (Louis Mindjo) Editor : Rahadja Penanggun Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pileg 2019, NasDem Manggarai Barat NTT Target 3 Kursi Setiap Dapil . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Masyarakat Hiri Dikenalkan Dengan Potensi Industri Pariwisata Posted: 16 Jul 2018 04:12 PM PDT | ||||
| Siswa SMK Negeri Pulau-Pulau Aru Terima Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Posted: 16 Jul 2018 03:32 PM PDT  DOBO, LELEMUKU.COM - Komandan Rayon Militer (Danramil) 1503-03/Dobo, Lettu Inf Dodi Masaoy memberikan materi Wawasan Kebangsaan (wasbang) dan Bela Negara (Belneg) kepada para calon siswa SMKN PP Aru, Kota Dobo, Senin (16/7). Menurut Lettu Inf Dodi Masaoy, wawasan kebangsaan harus dipahami sejak dini, karena wawasan kebangsaan bagi Siswa SMA/SMK ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan terhadap NKRI. "Jadikan perbedaan sebagai suatu kelebihan indonesia, kita harus selalu mensyukuri dan kita nikmati tanpa harus saling menjelekan satu sama lain,"pungkas Lettu Inf Dodi Masaoy. Di harapkan pemahaman terhadap Pancasila tersebut sebagai upaya untuk mengingatkan kembali pentingnya Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa serta pegangan hidup dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memantapkan adanya Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan tidak bisa digantikan. (Penrem151) | ||||
| Said Assagaff Harapkan Satpol PP Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat Posted: 16 Jul 2018 03:03 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff harapkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."Harapan saya peningkatan kinerja ASN Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi untuk menciptakan kondisi Wilayah Daerah Provinsi Maluku maupun Kabupaten yang Tenteram, Tertib dan Teratur," ujar Gubernur Assegaff dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bid.Pemerintahan Setda MTB Yohanis Batseran pada Selasa (10/7). MTB diharapkan untuk terus dikondisikan sebagai daerah yang aman dan damai sehingga upaya pemerintah dalam membangun daerah dapat terus berjalan tanpa ada kendala berarti. "MTB harus jadi daerah yang tenteram, tertib dan teratur agar dapat memberi peluang demi suksesnya berbagai proses pembangunan yang direncanakan bagi daerah perbatasan dan khususnya telah menyukseskan pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja dilaksanakan," ujar dia. Pemprov Maluku juga memberikan respons positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan lewat kebijakan program dan atau kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga dan kapasitas aparatur terutama anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Linmas. "Sehingga melalui kegiatan penunjang berupa Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN Satuan Polisi Pamong Praja ini maka peningkatan partisipasi demokrasi, hukum, ketertiban, dan keamanan di Kabupaten MTB yang kita sama-sama cintai dapat terwujud," harap dia. Dikatakan peningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta profesionalitas Satpol PP dan Linmas di Kepulauan Tanimbar berguna untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. "satuan polisi pamong praja serta satlinmas selain memiliki tugas untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah," ungkap dia. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Januari 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang meliputi Fungsi Utama dan Fungsi Dasar, maka peran Satpol PP dan Linmas adalah melakukan Tindakan Non Yustisi dan Yustisi, Melakukan Analis Aspek Sangsi dalam Peraturan Daerah, Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan Pendataan dan Pelatihan Satuan Linmas dan melakukan Mobilisasi Linmas. Selain itu Satpol PP juga bertugas untuk melakukan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, mengikuti penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjadi Saksi dalam proses penyidikan, menjadi Saksi dalam proses persidangan, melakukan Evaluasi permasalahan penegakan Peraturan Daerah, menyusun Rencana Program, melakukan Evaluasi Kegiatan, melakukan Patroli, melakukan Pengamanan, melakukan Pengawalan, melakukan Pengendalian Massa dan melakukan Deteksi Dini. Assegaf juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang berkenaan hadir untuk memberikan materi pada kegiatan ini dan berharap kepada peserta agar dapat menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber secara baik, agar dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas kedepannya. (Anna Aurmatin) | ||||
| Burhan Abdurahman Apresiasi Pelaksanaan TMMD di Pulau Hiri Posted: 16 Jul 2018 02:37 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-102 Kodim 1501/Ternate yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Rabu (11/7).Hal tersebut disampaikan selepas menjadi Inspektur Upacara kegiatan TMMD ke-102 yang dipusatkan dilapangan Desa Faudu Kecamatan Pulau Hiri, dalam kesempatan tersebut Walikota menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan program lintas sektoral yang mendahulukan aspek prioritas guna mempercepat pembangunan di daerah tertinggal maupun terisolir serta sesuai dengan Program Nawacita pemerintah pusat. "Yaitu membangun Indonesia dari Pedesaan dan pinggiran, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Ternate sendiri memiliki wilayah yang berada diluar dari Pulau Utama yaitu terjauh di Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Moti dan yang terdekat adalah Kecamatan Pulau Hiri," ujar dia. Oleh karenannya melalui kegiatan TMMD ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah tersebut karena dalam kegiatan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya sehingga ini merupakan paket lengkap dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Dansatgas TMMD 102 Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han) menyampaikan bahwa kegiatan TMMD akan berlangsung selama 30 hari kedepan, dalam pelaksanaan kegiatan ini kita sedikit terkendala sulitnya transportasi ke lokasi karena kondisi geografinya yang terpisah oleh laut. "Namun berkat dukungan dari semua pihak khususnya Pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kec. Pulau Hiri, hingga saat ini kendala tersebut dapat diatasi dengan baik," ujar dia. (Penrem 152) | ||||
| SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik Posted: 16 Jul 2018 02:36 PM PDT  Dimana PPID bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebab telah menjadi Standar Operasional Pelayanan (SOP) informasi publik, agar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat berjalan efektif, sementara hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tommy Israil Ilolu di Jayapura, Jumat (13/7). Dirinya juga menyarankan agar seluruh PPID dalam kelembagaan SKPD agar dapat membuat website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, untuk dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. "Sebab kehadiran website menjadi salah satu persyaratan keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jika belum membuat website maka instansi tersebut dianggap belum benar-benar terbuka kepada publik," imbaunya. Sementara dalam menjalankan peran itu, ujar dia, PPID diwajibkan pula mendapat penganggaran dari masing-masing SKPD, termasuk dalam membuat laporan tahunan kepada PPID tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Biro Humas Setda Papua. Laporan tersebut akan diteruskan ke Kemendagri untuk dievaluasi. "Setelah itu, baru akan menjadi bahan penilaian untuk pemeringkatan SKPD mana saja yang dianggap terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik," ucapnya. Dia berharap dengan memaksimalan kinerja PPID pelayanan SKPD dalam hal penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat, mampu tersaji secara berkualitas. "Karena pelayanan publik harus menjadi perhatian setiap SKPD, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.Makanya personel PPID di SKPD provinsi harus juga didorong lebih pro aktif, sehingga informasi bisa lebih terbuka bagi masyarakat," imbaunya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menginstruksikan SKPD di wilayahnya untuk segera membentuk Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID dinilai sangat penting, sehingga informasi lebih mudah disajikan dan terbuka bagi publik. (DiskominfoPapua) | ||||
| SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik Posted: 16 Jul 2018 02:22 PM PDT Dimana PPID bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebab telah menjadi Standar Operasional Pelayanan (SOP) informasi publik, agar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat berjalan efektif, sementara hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tommy Israil Ilolu di Jayapura, Jumat (13/7). Dirinya juga menyarankan agar seluruh PPID dalam kelembagaan SKPD agar dapat membuat website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, untuk dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. "Sebab kehadiran website menjadi salah satu persyaratan keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jika belum membuat website maka instansi tersebut dianggap belum benar-benar terbuka kepada publik," imbaunya. Sementara dalam menjalankan peran itu, ujar dia, PPID diwajibkan pula mendapat penganggaran dari masing-masing SKPD, termasuk dalam membuat laporan tahunan kepada PPID tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Biro Humas Setda Papua. Laporan tersebut akan diteruskan ke Kemendagri untuk dievaluasi. "Setelah itu, baru akan menjadi bahan penilaian untuk pemeringkatan SKPD mana saja yang dianggap terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik," ucapnya. Dia berharap dengan memaksimalan kinerja PPID pelayanan SKPD dalam hal penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat, mampu tersaji secara berkualitas. "Karena pelayanan publik harus menjadi perhatian setiap SKPD, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.Makanya personel PPID di SKPD provinsi harus juga didorong lebih pro aktif, sehingga informasi bisa lebih terbuka bagi masyarakat," imbaunya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menginstruksikan SKPD di wilayahnya untuk segera membentuk Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID dinilai sangat penting, sehingga informasi lebih mudah disajikan dan terbuka bagi publik. (DiskominfoPapua) | ||||
| Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan Posted: 16 Jul 2018 02:16 PM PDT  Soedarmo yang baru-baru ini menerbitkan instruksi pemanfaatan pangan lokal mengaku ingin mendorong agar seluruh hasil bumi yang dikembangkan petani lokal, supaya menjadi prioritas untuk dijual ke publik. Dengan begitu, dia berharap pangan lokal menjadi lebih poluler diatas tanah ini. Sementara harapan lainnya, agar petani lokal pun bisa ikut terangkat kehidupannya serta ekonomi keluarga tercukupi. "Kita ingin sekali supaya hasil bumi Papua ini bisa dipopulerkan diatas tanah ini. Jangan makanan dari luar. Termasuk buah merah ini kan adanya di Papua, mesti ditingkatkan supaya bisa dijual keluar. Tentunya untuk supaya bisa meningkatkan ekonomi petani lokal yang ada di Papua," serunya. Dia berharap seluruh instansi pemerintah daerah maupun BUMN yang ada diatas tanah ini bisa lebih percaya dan mengkonsumsi pangan lokal termasuk buah merah yang menurut penelitian kaya akan vitamin. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultara Papua mengklaim telah berhasil membantu petani hingga mampu mengembangkan buah merah yang kini sudah mencapai 564 hektar. Meski demikian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa mengaku masih akan terus menggenjot pengembangan komoditas buah merah, yang kini tengah dibudidayakan pada 11 kabupaten dan kota. "Untuk buah merah tentu kita terus jalan dan ingin tingkatkan. Hanya memang untuk pengerjaan buah merah ini butuh waktu dan proses. Hanya kita ingin terus dorong supaya pengembangan komoditas ini bisa lebih banyak," ucap Semuel Siriwa di Jayapura, belum lama ini. Sementara untuk memaksimalkan pembudidayaan buah merah, lanjut dia, Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura menggandeng Dr. Made, yang merupakan salah satu dosen dan peneliti di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Melalui kerja sama itu, diharapkan pengembangan komoditas tersebut dapat mempercepat pengembangan komoditas itu, yang kini sudah semakin banyak diburu oleh masyarakat Papua maupun luar daerah. "Makanya, kita juga sudah melakukan pengembangan buah merah di Pos 7 Kabupaten Jayapura. Dimana. Hanya memang yang baru dihasilkan adalah minyaknya yang kini sudah siap. Namun dalam bentuk produk lain ini kita sedang buah juga. Seperti sabun cair batang serta lainnya," terang dia. (DiskominfoPapua) | ||||
| Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan Posted: 16 Jul 2018 02:12 PM PDT Soedarmo yang baru-baru ini menerbitkan instruksi pemanfaatan pangan lokal mengaku ingin mendorong agar seluruh hasil bumi yang dikembangkan petani lokal, supaya menjadi prioritas untuk dijual ke publik. Dengan begitu, dia berharap pangan lokal menjadi lebih poluler diatas tanah ini. Sementara harapan lainnya, agar petani lokal pun bisa ikut terangkat kehidupannya serta ekonomi keluarga tercukupi. "Kita ingin sekali supaya hasil bumi Papua ini bisa dipopulerkan diatas tanah ini. Jangan makanan dari luar. Termasuk buah merah ini kan adanya di Papua, mesti ditingkatkan supaya bisa dijual keluar. Tentunya untuk supaya bisa meningkatkan ekonomi petani lokal yang ada di Papua," serunya. Dia berharap seluruh instansi pemerintah daerah maupun BUMN yang ada diatas tanah ini bisa lebih percaya dan mengkonsumsi pangan lokal termasuk buah merah yang menurut penelitian kaya akan vitamin. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultara Papua mengklaim telah berhasil membantu petani hingga mampu mengembangkan buah merah yang kini sudah mencapai 564 hektar. Meski demikian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa mengaku masih akan terus menggenjot pengembangan komoditas buah merah, yang kini tengah dibudidayakan pada 11 kabupaten dan kota. "Untuk buah merah tentu kita terus jalan dan ingin tingkatkan. Hanya memang untuk pengerjaan buah merah ini butuh waktu dan proses. Hanya kita ingin terus dorong supaya pengembangan komoditas ini bisa lebih banyak," ucap Semuel Siriwa di Jayapura, belum lama ini. Sementara untuk memaksimalkan pembudidayaan buah merah, lanjut dia, Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura menggandeng Dr. Made, yang merupakan salah satu dosen dan peneliti di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Melalui kerja sama itu, diharapkan pengembangan komoditas tersebut dapat mempercepat pengembangan komoditas itu, yang kini sudah semakin banyak diburu oleh masyarakat Papua maupun luar daerah. "Makanya, kita juga sudah melakukan pengembangan buah merah di Pos 7 Kabupaten Jayapura. Dimana. Hanya memang yang baru dihasilkan adalah minyaknya yang kini sudah siap. Namun dalam bentuk produk lain ini kita sedang buah juga. Seperti sabun cair batang serta lainnya," terang dia. (DiskominfoPapua) | ||||
| Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Jalan Santai dan Deklarasi Anti Narkoba Posted: 16 Jul 2018 02:02 PM PDT  TUGUWAJI, LELEMUKU.COM - Memperingati Hari Narkoba International (HANI) tahun 2018, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan jalan sehat yang di lepas langsung oleh Asisten II Muhammad Yasin mewakili Walikota Tikep, dengan rute di mulai dari depan halaman kantor Walikota dan finish di Pantai Tugulufa, Kelurahan Tuguwaji, Kota Tikep.Kegiatan yang mengusung tema ""Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba,Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sehat Tanpa Narkoba" ini, dihadiri oleh Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Doli Heriyadi SIK, Msi, Kasdim 1505/Tdr Mayor Inf Sahono, Pimpinan SKPD dan dan Forkopimda Kota Tidore Kepulauan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN dalam sambutan yang dibacakan oleh Arun H Abdulah mengatakan, peringatan HANI setiap tahunnya memiliki makna keprihatinan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. "Sehingga dibutuhkan gerakan yang dapat menyadarkan seluruh umat manusia diseluruh dunia,hal ini untuk membangun solidaritas dalam rangka mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi ancaman bagi kehidupanbermasyarakat,berbangsa dan negara," kata dia. Sepanjang tahun 2017 BNNK Tikep telah melaksanakan tugas Demand Reduction sebagai upaya membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba, mengingat penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah kejahatan yg sangat luar biasa yang dapat mengancam dunia serta dapat di gunakan sebagai senjata Proxy War dalam melumpuhkan suatu Bangsa. "Pada kesempatan ini BNNK Tikep menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam mensukseskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kami menyadari bahwa tanpa kerja sama antar komponen bangsa upaya kita dalam mencegah dan memberantas narkoba tidak akan berhasil," ujarnya. Sedangkan Walikota Tikep Hdalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Muhammad Yasin menambahkan, masalah yang ditimbulkan oleh narkoba akan terus menggerogati bangsa dari hulu sampai ke hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus Demografi Bangsa kita pada tahun 2030 nanti. "Sejumlah kasus narkoba beberapa tahun terakhir ini sangat mengejutkan Bangsa Indonesia, hal ini terlihat dari penyelundupan dan peredaran narkoba di wilayah indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan melainkan di wilayah perairan negara Indonesia," ungkap dia. Lebih lanjut Walikota Tikep menegaskan, dalam mengatasi permasalahan narkoba perlu strategi khusus yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai jaring pengedarnya. Sebagai contoh program alternative defelovmend 2016-2025 di tiga kabupaten Aceh Besar,Biruen dan Gayo lues di Prov Aceh yang harus ditiru daerah lain. Puncak acara peringatan HANI di Tidore Kepulauan ditutup dengan deklarasi bersama seluruh komponen masyarakat yang mana Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab bahwa masyarakat Tikep Anti Narkoba. (Pendam16) | ||||
| Tuasikal Abua Terima Penyerahan LHP atas LKPD Maluku Tengah Posted: 16 Jul 2018 01:52 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tengah, Hi. Tuasikal Abua,SH pada Jumat (13/7). menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku tahun Anggaran 2017 di Kantor BPK RI Provinsi Maluku di Ambon..Pemkab Maluku Tengah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku. (HumasMalteng) | ||||
| Korem Binaiya Raih Penghargaan Penggiat Anti Narkoba 2018 Posted: 16 Jul 2018 01:37 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Komando Resor Militer (Korem) 151/Binaiya dibawah pimpinan Komandan Resor Militer (Danrem) 151/Binaiya Kolonel Inf Christian K. Tehuteru terus menunjukkan eksistensinya dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut ditandai dengan keberhasilan Korem 151/Binaiya sebagai Satuan yang meraih penghargaan sebagai Penggiat Anti Narkoba Tahun 2018 dalam Acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 yang dilaksanakan pada, Kamis (12/07) bertempat di Baileo Siwalima, Kelurahan Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Turut hadir acara tersebut Gubernur Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, Wakapolda Maluku, Kajati Maluku, Ka BNN Prov Maluku Danlantamal, Danlanud, Kasiter Korem 151/Binaiya, Para pejabat TNI Polri di Kota Ambon dan seluruh tamu undangan lainnya. Hal ini dinilai sebagai prestasi Korem 151/Binaiya sebagai Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang memiliki tugas mengendalikan dan melaksanakan tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Salah satunya adalah dalam mengawasi pelaksanaan aplikasi Pembinaan Teritorial (Binter) bagi Satuan Komando Teritorial dibawahnya, dalam disposisi Satuan Korem 151/Binaiya memiliki 5 Satuan Kodim dibawahnya. (Penrem151) |
Menurut dia, seleksi jabatan akan dilakukan secara terbuka.
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
